Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nurkholis, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, kini harus merelakan jabatannya untuk sementara waktu. Langkah tegas ini diambil oleh Pemprov Jatim setelah Nurkholis resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang yang nilainya menembus angka miliaran rupiah.
Keputusan penonaktifan ini bukan tanpa alasan. Nurkholis diduga terlibat dalam praktik lancung saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Total uang pungli yang dikumpulkan disinyalir mencapai Rp1,23 miliar. Tentu saja, status hukum yang kini disandangnya membuat Pemprov Jatim harus segera mengambil tindakan administratif agar roda organisasi tetap berjalan normal.
Langkah Cepat BKD Jatim Menunjuk Pengganti
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa proses pemberhentian sementara terhadap Nurkholis sudah mulai diproses. Langkah ini diambil segera setelah pihaknya menerima surat penetapan penahanan resmi dari penyidik Kejati Jatim. Nah, supaya pelayanan publik di DLH tidak terbengkalai, Pemprov juga sudah menyiapkan skenario pengisian jabatan.
"Tindak lanjutnya kita akan memberhentikan sementara Pak NK, dan akan menunjuk Plt Kadis LH," ujar Indah saat memberikan konfirmasi pada Rabu (18/11). Jujur saja, langkah ini memang harus cepat dilakukan agar tidak ada kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama di dinas tersebut.
Namun, untuk saat ini, sosok Pelaksana Tugas (Plt) yang akan mengisi posisi tersebut secara jangka menengah memang belum ditentukan. Sebagai solusi jangka pendek, jabatan Kepala DLH akan dipegang oleh seorang Pelaksana Harian (Plh). Indah menyebutkan bahwa Sekretaris Dinas (Sekdin) DLH ditunjuk untuk mengemban amanah tersebut sementara waktu.
Indah menambahkan, "Sampai saat ini penunjukan Plt-nya belum. Karena kami masih butuh surat penetapan penahanan dulu. Jadi untuk sementara biar tidak ada kekosongan, maka sekdin kita tunjuk sebagai Plh sampai dengan ditunjuknya Plt Kepala DLH atau Kepala DLH definitif."
Duduk Perkara Kasus Pungli Izin Tambang
Kalau kita melihat ke belakang, kasus yang menjerat Nurkholis ini sebenarnya terjadi saat dia masih memimpin Dinas ESDM Jatim pada periode Januari hingga Agustus 2024. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara sistematis. Nurkholis diduga memanfaatkan posisinya untuk menarik keuntungan pribadi dari proses perizinan.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, membeberkan modus operandi yang dilakukan. Tersangka diduga memerintahkan beberapa bawahannya untuk memungut uang dari para pemohon izin. Masalahnya, uang yang diminta ini di luar ketentuan resmi alias ilegal. Bayangkan saja, ada puluhan pemohon izin yang menjadi korban praktik ini.
Berdasarkan data penyidikan, setidaknya ada dua sektor perizinan yang menjadi ladang pungli:
- Sektor Pertambangan: Terdapat 7 pemohon izin yang dipungut biaya ilegal dengan total mencapai Rp1,1 miliar.
- Sektor Geologi dan Air Tanah: Terdapat 28 pemohon izin yang ditarik pungutan senilai total Rp133,5 juta.
Dari total uang haram sekitar Rp1,23 miliar tersebut, Nurkholis diduga menikmati aliran dana sebesar Rp687,5 juta untuk kepentingan pribadinya. Sisanya? Diduga mengalir ke pihak-pihak lain yang kini juga dalam radar penyelidikan.
Penyitaan Barang Bukti dan Penahanan
Pihak Kejati Jatim tidak main-main dalam menangani kasus ini. Dalam proses penyidikan, mereka berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang cukup mencolok. Petugas menyita uang tunai sebesar Rp615 juta serta logam mulia berupa emas seberat 50 gram. Barang-barang ini diduga kuat berkaitan langsung dengan praktik pungli yang dijalankan tersangka.
Wajar sih kalau kasus ini jadi perhatian publik, mengingat nilainya yang tidak sedikit dan melibatkan pejabat eselon dua. Saat ini, Nurkholis sudah resmi ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim. Dia akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.
Atas perbuatannya, Nurkholis dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti bersalah di pengadilan nanti, ancaman hukuman berat sudah menantinya. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik di Jawa Timur agar tetap menjaga integritas dan tidak main-main dengan urusan perizinan rakyat.
"Tindak lanjutnya kita akan memberhentikan sementara Pak NK, dan akan menunjuk Plt Kadis LH," kata Indah saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).
"Sampai saat ini penunjukan Plt-nya belum. Karena kami masih butuh surat penetapan penahanan dulu. Jadi untuk sementara biar tidak ada kekosongan, maka sekdin kita tunjuk sebagai Plh sampai dengan ditunjuknya Plt Kepala DLH atau Kepala DLH definitif," ucap Indah.
0 Komentar