Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden tentu memicu banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling sering muncul adalah: bagaimana nasib pengamanannya sekarang? Apakah ia masih akan dikawal ketat seperti saat menjabat? Menjawab rasa penasaran itu, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai prosedur pengawalan bagi sang mantan RI-2 tersebut.
Komandan Paspampres, Mayor Jenderal Edwin A. Sumantha, menegaskan bahwa seluruh tugas pengamanan yang dilakukan pihaknya tidak berubah secara drastis, melainkan hanya menyesuaikan dengan aturan yang ada. Ia menyebutkan bahwa Paspampres selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 dalam menjalankan setiap tugasnya.
Pergeseran dari Grup B ke Grup D
Dalam aturan tersebut, sebenarnya sudah diatur dengan sangat detail mengenai siapa yang berhak mendapatkan pengawalan dan bagaimana pembagian tugasnya. Edwin menjelaskan bahwa di internal Paspampres, ada pemisahan personel yang mengawal pejabat aktif dan mereka yang bertugas mengawal mantan presiden maupun mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Nah, karena Gibran sudah tidak lagi menjabat, maka secara otomatis kewenangan pengamanan dirinya beserta istri akan mengalami transisi. Jika sebelumnya mereka berada di bawah pengawasan Grup B (grup yang mengawal Wakil Presiden aktif), kini tanggung jawab tersebut beralih ke Grup D Paspampres. Grup D memang dikhususkan untuk menjaga keamanan para mantan pemimpin negara dan keluarganya.
Edwin juga menambahkan bahwa semua fasilitas pengamanan yang diberikan akan tetap mengikuti standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi, meski sudah tidak di kantor wapres lagi, jaminan keamanan tetap menjadi prioritas sesuai regulasi negara.
Proses Serah Terima Sedang Berjalan
Wajar sih kalau banyak yang menganggap proses ini rumit, padahal sebenarnya ini adalah prosedur standar organisasi. Saat ini, prosesi serah terima unit tugas dari Grup B ke Grup D sedang berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak ada kekosongan pengamanan selama masa transisi jabatan ini berlangsung.
Terkait dengan personelnya sendiri, Edwin menyebutkan bahwa perpindahan orang-orang di dalam grup tersebut sifatnya opsional. Semuanya tergantung pada kebutuhan organisasi dan bagaimana komposisi personel yang tersedia saat ini. Jadi, bisa saja ada wajah-wajah lama yang tetap ikut, atau bisa juga diganti dengan personel baru yang memang sudah disiapkan di Grup D.
Alasan Pengunduran Diri Gibran
Kalau kita kilas balik sedikit, Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari kursinya sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November lalu. Langkah ini cukup mengejutkan banyak pihak, namun Gibran menegaskan dalam suratnya bahwa ia berhenti atas permintaan sendiri.
Dalam proses ini, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti pengunduran dirinya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Aturan ini memang mengatur mekanisme jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Langkah MPR dan Pencarian Pengganti
Setelah surat tersebut diterima, MPR tidak tinggal diam. Berdasarkan hasil rapat gabungan, mereka telah menetapkan jadwal untuk menggelar rapat paripurna pada 2 Desember 2026 mendatang. Rapat ini menjadi krusial karena akan menentukan langkah selanjutnya dalam kepemimpinan nasional.
Sesuai dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, bola kini ada di tangan Presiden. Presiden diwajibkan untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden baru paling lambat dua pekan sebelum rapat paripurna digelar. Artinya, dalam waktu dekat kita akan melihat siapa sosok yang diusulkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Gibran tersebut.
Jujur saja, dinamika politik ini memang menarik untuk diikuti. Yang jelas, meski Gibran sudah tidak lagi duduk di kursi pemerintahan, negara tetap memastikan keselamatannya terjaga melalui tangan-tangan profesional dari Paspampres Grup D. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan proses di MPR nanti.
"Sesuai regulasi tersebut, terdapat pembagian tugas yang jelas di jajaran Paspampres khususnya bagi personel yang bertugas pada pejabat Presiden dan Wakil Presiden yang masih aktif maupun mantan yang sudah tidak aktif, berikut keluarganya," kata Edwin saat dihubungi, Jumat (13/11).
0 Komentar