Belakangan ini, berita soal kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren (ponpes) benar-benar bikin kita semua mengelus dada. Mirisnya, kasus-kasus ini seolah muncul silih berganti di berbagai daerah. Menanggapi situasi yang makin darurat ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mengambil langkah nyata dengan berencana mengumpulkan perwakilan dari 250 pondok pesantren dari seluruh penjuru Indonesia.
Ketua DPP PKB, Nihayatul Wafiroh, atau yang akrab disapa Nini, mengonfirmasi bahwa pertemuan nasional ini dilakukan setelah pihaknya menerima banyak sekali aduan. Banyak pengelola ponpes yang merasa resah dan butuh solusi konkret atas fenomena yang mencoreng institusi pendidikan agama ini.
"Banyak sekali permohonan, pengaduan dan juga curhatan dari pesantren di seluruh Indonesia tentang berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di banyak pesantren yang akhir-akhir ini tentu sangat meresahkan," ujar Nini dalam konferensi pers, Jumat (15/5). ujar Nini saat memberikan keterangan dalam konferensi pers pada Jumat (15/5).
Agenda Besar di Jakarta
Rencananya, kegiatan bertajuk Temu Nasional Pesantren ini bakal digelar di Jakarta selama dua hari, tepatnya pada Senin dan Selasa (18-19/5) mendatang. PKB sadar betul kalau masalah ini nggak bisa diselesaikan sendirian oleh pihak pesantren. Makanya, mereka juga berencana mengundang pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), hingga pihak Kepolisian untuk duduk bareng mencari jalan keluar.
Nah, satu hal yang menarik untuk disoroti adalah pengakuan Nini soal kondisi di lapangan. Ternyata, banyak pengelola ponpes yang sebenarnya merasa 'gagap' atau bingung saat menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Mereka butuh pendampingan dari aparat dan ahli karena memang tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan masalah secara hukum.
tutur Nini menjelaskan alasan di balik pentingnya pendampingan tersebut.
Menurutnya, pesantren butuh wadah untuk saling berbagi pengalaman dan kondisi psikologis yang terjadi di lapangan. tambah Nini.
Rumitnya Masalah Relasi Kuasa
Kalau kita bicara jujur, masalah kekerasan seksual di pesantren itu memang sangat kompleks. Ada faktor relasi kuasa yang sangat kuat di sana. Nini menjelaskan bahwa pengusutan kasus-kasus seperti ini seringkali terbentur oleh dinding kekuasaan, baik itu kuasa secara agama, politik, maupun posisi antara pelaku dan korban.
ungkapnya dengan nada serius.
Wajar sih kalau banyak pihak merasa kesulitan menembus tembok-tembok tersebut. Pelaku seringkali merupakan sosok yang dihormati atau memiliki pengaruh besar, sehingga korban seringkali merasa terintimidasi atau tidak berdaya untuk melapor.
Rentetan Kasus yang Mengguncang Publik
Penting untuk diingat kembali kenapa pertemuan ini menjadi sangat mendesak. Rentetan kasus yang terbongkar belakangan ini benar-benar di luar nalar. Di Surabaya, seorang guru ngaji ditetapkan sebagai tersangka setelah mencabuli 7 santri pria dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, yakni takut zina.
Lalu ada lagi kasus di Jepara yang bikin geleng-geleng kepala. Seorang Kiai diduga memperkosa santriwatinya setelah melakukan prosesi yang diklaim sebagai 'ijab kabul', padahal hanya menggunakan selembar kertas. Belum lagi kasus di Lombok Tengah, di mana seorang guru menyodomi santrinya hingga si korban terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).
Daftar kelam ini masih berlanjut:
- Kasus Kiai Ashari di Pati: Pendiri pesantren ini ditangkap oleh tim gabungan Polresta Pati, Polda Jateng, dan Resmob Mabes Polri di Masjid Agung Purwantoro setelah diduga memperkosa puluhan santriwati.
- Tragedi di Mesuji, Lampung: Ponpes Nurul Jadid sampai dibakar massa pada Sabtu (9/5) lalu karena warga geram dengan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pendiri pesantren tersebut.
- Kasus di Mantingan, Jepara: Polisi menetapkan pengasuh ponpes berinisial IAJ (60) sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap santriwatinya.
Melihat fakta-fakta di atas, langkah PKB untuk mengumpulkan ratusan ponpes ini memang sudah seharusnya dilakukan. Kita semua tentu berharap pertemuan di Jakarta nanti menghasilkan langkah perlindungan yang nyata bagi para santri, agar pesantren kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu agama tanpa rasa takut.
0 Komentar