Menteri UMKM perkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (Foto/Kementerian UMKM).
Banyumas.co - Target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih perlu dikejar hingga akhir tahun, pasalnya kurang sekitar 24%. Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR secara nasional telah mencapai 76% atau Rp228 triliun dari target tahun berjalan.
Oleh karena itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya percepatan penyaluran KUR tahun 2025 untuk memperkuat daya saing UMKM dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri (Wamen) UMKM, Helvi Moraza, mengatakan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kamis, 6 November 2025.
“Program ini telah memberikan manfaat bagi 3,87 juta debitur UMKM, yang terdiri dari 2,01 juta debitur baru (86,25%) dari target dan 1,18 juta debitur graduasi (101,3%) dari target, dengan porsi sektor produksi mencapai 60,7% dari total penyaluran,” kata Wmen Helvi seperti dikutip dari laman Kementerian UMKM, Jumat, 7 November.
Selain itu, Wamen Helvi menyoroti, hingga kini masih ada UMKM yang layak mendapatkan pembiayaan, namun belum memperoleh akses KUR.
“Untuk itu, kami meminta lembaga penyalur agar melakukan peninjauan ulang, misalnya melalui skema credit scoring agar mereka yang layak bisa terakomodasi,” sambungnya.
Helvi menegaskan pinjaman KUR sampai dengan Rp100 juta tidak boleh dipersyaratkan adanya agunan tambahan, sesuai Pasal 14 Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.
Dia juga mendorong percepatan penyaluran KUR di wilayah Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara. Penyaluran terbesar tercatat di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp37,5 triliun kepada 715.862 debitur.
Lalu disusul Bali sebesar Rp8,98 triliun kepada 114.927 debitur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp4,6 triliun kepada 81.417 debitur, DI Yogyakarta Rp4,02 triliun kepada 76.990 debitur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp2,33 triliun kepada 55.172 debitur.
“Saat ini penyaluran KUR cukup baik mencapai 59,9%. Namun, jika dilihat dari penyalur KUR, penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Hanya empat penyalur yang mencapai target 60% penyaluran ke sektor produksi,” pungkas Helvi.
Menurut Wamen UMKM, hal itu disebabkan rata-rata plafon KUR lembaga penyalur masih didominasi oleh skema KUR Mikro, sementara sektor produksi membutuhkan pembiayaan dengan plafon yang lebih besar.
Wamen Helvi juga menegaskan percepatan penyaluran KUR tidak hanya untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Program KUR bukan sekadar soal pembiayaan, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM,” tutupnya.*
0 Komentar